KEK

KOTA ini sedang bergegas. Dalam sebuah kegiatan diskusi tentang Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) yang belum lama lewat, Wakil Walikota Palu, Andi Mulhanan Tombolotutu mengatakan, orang yang keluar masuk ke kota ini intensitasnya, lalu lintasnya tinggi. Saya mengamini pernyataan itu.

Intensifnya lalu lintas orang yang tinggi itu memang tak lantas harus kita bandingkan dengan kota-kota besar lain di Indonesia yang berpenduduk jauh lebih banyak dari Palu. Kota dengan jumlah penduduk berkategori sedang seperti Palu, asumsi tinggi itu dapat kita lihat pemandangannya di bandara, pelabuhan, atau terminal angkutan darat.

Hampir semua maskapai penerbangan nasional yang parkir di bandara Mutiara padat penumpang, dari yang take off subuh hingga petang. Dari yang landing siang hingga malam. Belum kapal-kapal Pelni di Pelabuhan Pantoloan yang melayani penumpang di kawasan Alur Laut Kepulauan Indonesia sejak Laut Jawa, Selat Makassar, hingga Laut Sulawesi. Lalu penumpang bus dari dan ke hampir seluruh wilayah propinsi, kabupaten, dan kota di Pulau Sulawesi.

Ada banyak potensi yang segera terbaca dari dinamika itu. Ada potensi ekonomi, ketika perputaran uang jadi lebih cepat dan banyak, tapi juga berpotensi konflik sosial. Dukungan-dukungan lain menyertai. Lahan kosong tak produktif, angkatan kerja, dan letak geografis Palu yang strategis, berada di titik tengah Indonesia dan berbatasan dengan banyak wilayah sebangsa dan dekat juga ke lintas beberapa negara tetangga di Asia.   

Saya agak kurang percaya pada data BPS karena dinamika manusia kota ini dalam pemandangannya dimensinya harian, sedang ritus laporan badan itu tahunan. Itu masih soal manusia. Belum soal barang dan jasa yang dinamis akibat gerak orang-orang di atas.

Dalam kasat mata, gedung-gedung bertingkat berdiri. Beberapa terlihat sudah dalam tahap akhir. Dinamika swasta ini paling banyak hotel, waralaba kuliner, tidak sedikit pula tempat-tempat hiburan. Di sudut yang lain, rencana-rencana pemerintah berjalan perlahan, dari pesisir (reklamasi pantai), pembebasan lahan untuk kawasan, hingga penataan infrastruktur dalam dan belakang kota, mengadopsi filosofi Gandaria pada rumah-rumah adat Suku Kaili.

Gayung bersambut. Dinamika di atas bersinergi dengan program pemerintah pusat yang diberi tajuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Karena skalanya nasional, komitmen Jakarta untuk mendukung daerah yang ditetapkan sebagai KEK juga khusus. Kekhususan yang tidak dimiliki oleh daerah-daerah lain. Kata kunci dari kekhususan itu adalah fasilitas, yang tidak semuanya dapat dibiayai oleh uang daerah. Tujuan dari semua ini adalah peningkatan kesejahteraan orang-orang diatas dan sebaran manfaatnya didaerah-daerah lain di Indonesia.

Saya bertanya pada diri saya sendiri. Dalam konteks semua cerita ini, siapkah saya untuk lebih bergegas? Semoga saya siap. Bergegas bagi saya adalah sebuah keniscayaan untuk mengejar ketertinggalan. Beberapa catatan dari upaya bergegas ini adalah agar berhati-hati untuk tidak berlebihan yang oleh orang Palu disebut kajuru-juru itu.

Semoga KEK ditetapkan di kota saya ini dan wujud dan kongkrit KEK nyata adanya. Infrastruktur kota terbangun, lapangan kerja terbuka, pendapatan orang-orang di atas meningkat, dengan tetap cermat untuk seimbang menyikapi alam dan lingkungan sosial dan ekologi kota. Ciri humanis pembangunan harus melekat benar dalam program KEK itu.

Kita sering mendengar kata KEK ini sering jadi ungkapan diakhir kalimat-kalimat percakapan yang maknanya sekadar. Semoga bukan itu maksudnya. Itu sama seperti upaya agar kita tak sekadar menerima kenyataan bahwa sebuah kota memang sedang bergegas.