BBM, SBY, END

HARI-hari ini, mahasiswa dan sebagian besar masyarakat Indonesia seperti menemukan kembali musuh bersama: menolak kebijakan negara untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Tapi belum benar-benar menjadi musuh bersama seperti momentum Reformasi Mei 1998 saat Soeharto dilengserkan. Pasca reformasi, kebijakan menaikkan harga BBM juga terjadi dan dinamikanya sama seperti yang terjadi hari-hari ini.

Sebagian yang lain pro, ada yang abstain, sebagian yang lain nyaris apatis. Alasan-alasan negara diamini: harga minyak dunia sedang naik, anggaran negara akan jebol jika BBM tak dinaikkan, yang merasakan keuntungan ketika BBM tidak dinaikkan malah kaum yang berpunya. Alasan-alasan pembenaran yang menurut saya rasional sebagai konsumsi para urban kelas menengah yang katanya tercerahkan karena informasi (well-informed).

Yang kontra teguh bahwa sebagai negara penghasil minyak dan gas, absurd menerima alasan-alasan negara diatas. Lalu ketika BBM naik, harga-harga kebutuhan dasar yang lain praktis ikut naik dan itu akan melemahkan daya beli. Sebagian lainnya menuduh negara bohong dan bahwa harga BBM kita ditentukan oleh asing.

Situasi polemis pro kontra kebijakan ini dapat terbaca dari media sosial yang marak di dunia maya. Di dunia nyata, ada masyarakat sipil yang bentrok dengan mahasiswa. Tak sekadar pro, perihal kebijakan tidak populer ini malah jadi humor satir bagi sebagian orang. Salah satunya misalnya, “jika BBM naik, sms!,” sebagai gejala bahwa singkatan BBM bukan hanya isu politik, tapi juga komunikasi dan merek dagang sebuah perangkat teknologi informasi.    

Apa pesan dari situasi polemis ini? Saya menyebutnya sebagai alarm, membaca situasi ini bukan sekadar sebagai penolakan akibat sebuah kebijakan tidak populer sedang ditawarkan pada publik, tapi titik nadir, ketika kekecewaan publik terakumulasi. Setiap hari menu santapan kita di rumah adalah ketidakpastian di semua ranah kehidupan: politik, ekonomi, apalagi hukum. Skema kompensasi subsidi untuk menjawab gejolak sosial seperti yang sudah-sudah terbukti tak menjawab persoalan pasca BBM naik. Yang  ada malah kecenderungan skema itu adalah bentuk lain pemiskinan dan yang lebih tak elok lagi karena disinyalir sebagai cara kasar pencitraan.  

Ini masa kedua pemerintahan SBY, masa ketika titik nadir itu perlahan tapi pasti menjelma alarm baginya sebagai pemimpin.

Pesan lain yang menurut saya tidak polemis dan menjadi keinginan bersama (common sense) dari momentum ini adalah “SBY, jadilah pemimpin”. Saya tidak punya kuasa melanjutkan penjelasan jadilah pemimpin itu. Saya membaca pesan itu ada pada pembaca yang budiman, baik yang pro maupun yang kontra. Pemuda-pemudi yang bentrok dengan polisi karena marah di jalan-jalan raya di kota-kota itu saya yakin menagih pesan sama.       

Tentu saja saya bisa salah, karena bisa jadi hari-hari ini kekecewaan dan kemarahan itu ternyata sudah setingkat pemeo yang sering dipakai pemuda-pemudi zaman sekarang, “you (SBY), me, end.”